KPPAD Kepri Tangani 122 Kasus Anak

usai-tidur-bareng-uang-dan-hp-gadis-muda-raib-mAO[1]TANJUNGPINANG (HK)- Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri dari Januari hingga Mei 2016 menangani sebanyak 72 kasus kejahatan seksual terhadap anak.
Rianciannya, korban dan pelaku sebanyak 122 anak. Dari jumlah tersebut terbanyak terkait kasus hak asuh dan kejahatan seksual terhadap anak.

“Ada tiga kluster kasus yang ditangani KPPAD Kepri yakni kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebanyak 10 kasus, anak dengan perlindungan khusus 31 kasus dan kasus anak tak terpenuhi hak dasar sebanyak 34 kasus,” ungkap ketua KPPAD Kepri Muhammad Faizal kepada sejumlaj wartawan di Kantornya, Rabu (22/6).

Diterangkan, dari kasus sebanyak itu, yang menonjol di Kepri yakni kasus hak asuh, dimana ada sebanyak 23 kasus dan disusul kasus anak korban kejahatan seksual sebanyak 16 kasus, kasus pencurian 10 kasus dan kekerasan fisik terhadap anak sebanyak 8 kasus.

“Untuk kasus-kasus anak ini terbanyak terjadi di Kota Tanjungpinang sebanyak 36 kasus, Kota Batam sebanyak 23 kasus dan Kabupaten Bintan terjadi sebanyak 15 kasus,” terangnya.

Dalam penanganan dan pencegahan agar kasus-kasus tidak terulang terhadap anak ini, tentunya perlu perhatian dan penanganan dari semua pihak, baik pemerintah dan juga masyarakat, terutama pengawasan dari orang tua masing-masing.

Tentunya, kata Faizal, untuk meminimalisir hal ini penanganan yang paling penting dilakukan di hulu atau di sumber permasalahannya dengan melakukan pencegahan, dan itu bisa dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

“Apabila sudah masuk dalam proses di kepolisian, itu berarti sudah sampai di hilir, atau ujung dari permasalahan dan itu tinggal menunggu ke proses hukumnya saja,” terangnya.

Guna lebih meningkatkan kinerja dan lebih luas penangaan dan bantuan terhadap kasus-kasus pada anak, KPPAD Kepri akan membuka sistem layanan berbasis Informasi Teknologi (IT) dengan membuka sistem pelaporan kasus anak dengan sistem online.

“Kita ketahui Kepri ini merupakan daerah kepulauan yang tersebar, tentunya akses untuk menjangkau daerah-daerah menghadapi sulit. Sehingga, banyak kasus anak yang tidak terpantau dan tertangani. Oleh karena itu kami KPPAD kepri membuka pelaporan dari masyarakat secara online,” terangnya.

Hal senada disampaikan anggota KPPD Kepri lainnya Eri Syahrial. Menurutnya, selama ini masyarakat dan juga keluarga korban, jika akan melaporkan kasus anak langsung mendatangai kantor KPPAD. Tentunya hal ini dalam pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal dan menyulitkan bagi keluarga korban yang jauh di luar daerah.

Oleh karena itu, KPPAD Kepri dalam waktu dekat akan mengaktifkan sistem yang berbasis IT dengan sitem Online. Nantinya, masyarakat bisa mengakses web KPPD Kepri dalam melaporkan kasusnya tidak perlu datang langsung ke kantor.

“Kita upayakan agar masyarakat dan keluarga korban yang akan melapor kasusnya lebih gampang dan mudah juga akan menghemat biaya, sebab tidak perlu datang langsung ke kantor dan dimanapun bisa melaporkannya. Kita juga selama ini menerima laporan melalui sambungan telpon dan yang langsung datang dan ini telah berjalan,” jelasnya.

Bila laporan ini masuk dari Pulau terluar, nantinya KPPAD Kepri akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah setempat juga akan meminta agar dinas atau intansi terkait seperti Badan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial juga bisa langsung Kelurahan, Kecamatan.

“Kita dalam hal ini libatkan semua pihak, sehingga kasus-kasus terhadap anak baik yang menjadi korban dan juga anak sebagi pelaku dapat didampingi dan akan terpantau. Diyakini, selama ini banyak kasus anak yang tidak terdeteksi atau terpantau terutama didaerah pulau terpencil dan aksesnya yang sulit,”pungkasnya (nel)

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply