KPPAD Kepri Butuh Perhatian Pemerintah

TANJUNGPINANG (HK)- Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri saat ini sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Kepri, terutama menyangkut masalah penganggaran yang minim dalam melaksanakan tugas sebagaimana layaknya.
“Provinsi kepri dengan wilyah yang sangat luas sekali dibatasi oleh laut, namun anggaran yang diberikan pemerintah sangan minim sekali, sehingga untuk melakukan pengawasan dan pemantauan sebagaimana tugas yang diamanatkan, menjadi kurang maksimal,” kata Ketua KPPAD Kepri Muhammad Faizal SH MM kemarin

Faizal mencontohkan, sejak terbentuk 2007 lalu, hingga saat ini KPPAD Kepri belum adanya kantor Sekretariat yang permanen dan baru bersifat sewa atau kontrakan,” ucapnya. Kondisi tersebut lanjutnya, membuat kantor KPPAD Kepri sering berpindah tempat, sehingga dapat menyulitkan masyarakat yang membutuhkan konsultasi maupun pengaduan terhadap persoalan terjadi.

“Seperti saat ini, kantor sekretariat kita yang sebelumnya ngontrak rumah di jalan Basuki Rahmat. Sekarang terpaksa pindah ke lantai dua kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, di jalan Raja Haji Fisabilillah, KM 8 atas tidak jauh dari belakang kantor Mapolres Tanjungpinang,” ucapnya.

Faizal mengakui, saat ini Pemerintah Provinsi Kepri tengah melakukan renovasi kantor bekas Balai Latihan Kerja (BLK) di jalan DI Paniatan KM 8 yang diharapkan dapat dijadikan kantor sekretariat  KPPAD Kepri yang permanen.

“Kekurangan lain, termasuk kendaraan pendukung untuk operasional. Pada hal banyak kendaraan dinas di Pemprov Kepri yang berlebih dan tidak terpakai. Di lembaga komisi lain saja, mereka bisa membantunya, namun kenapa seperti KPPAD tidak bisa,” ujarnya.

Pada hal kata Faizal, fungsi KPPAD itu sendiri sifatnya pelayanan masyarakat yang tugasnya bisa 24 jam, karena suaktu waktu pihaknya harus turun kelapangan, baik pagi, siang maupun malam, bahkan subuh dini hari.

“Solusinya terpaksa kami menggunakan kendaraan pribadi dengan segala kekurangannya. Karena anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk KPPAD Kepri sendiri, masih sangat minim sekali,” ungkapnya. Kekurangan tersebut, kata Faizal juga dikeluhkan oleh KPPAD yang ada di daerah, seperti KPPAD di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) termasuk daerah lainnya.

“Selain kekurangan anggaran tersebut, pihaknya juga tengah mendorong pemerintah di empat Kabupaten-Kota di Kepri agar bisa membentuk KPPAD di daerah masing-masing, seperti Batam, Tanjungpinang dan Karimun,” ucapnya.

Dijelaskan, anggaran yang diperoleh KPPAD Kepri saat ini berasal dari hibah pemerintah daerah  yang diploting sebesar Rp1,36 Miliar untuk tahun 2017 ini atau turun dibandingkan tahun 2016 laiu sebesar Rp1,45 miliar.

“Sementara 75 persen dari anggaran tersebut diserap untuk belanja pegawai,” ucapnya. Dengan keterbatasan anggaran itu, lanjut Faizal, pihaknya merasa kesulitan untuk mengefektifkan kegiatan, seperti sosialisasi, advokasi, pemantauan, termasuk pemonitoran menjadi terkendala di lapangan.

“Apalagi tiap tahunnya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak seperti pencabulan dan penganiayaan cukup meningkat di Kepri,” ungkapnya. Sekarang ungkap Faizal, masyarakat sudah banyak yang pintar dan berani untuk melaporkan sejumlah kejadian ke kita (KPPAD), baik sudah cukup lama terjadi, maupun kasus-kasus yang baru.

“Anggaran itu sudah diploting oleh pemerintah daerah. Jadi cukup tak cukup, ya harus bisa disesuaikan saja. Sementara kebutuhan dan tantangan tugas setiap tahunnya terus meningkat. Pada hal kita juga sudah berupaya mengajukan sesuai RKA yang kita susun sedemikian rupa dan cermat sesuai kebutuhan. Tapi pemerintah hanya sanggup menyediakan seminim mungkin,” ungkapnya

Menyangkut penganggaran tersebut, Faizal membacakan tentang peraturan yang ada, bahwa KPPAD memiliki peranan memberikan laporan, masukan, saran, rekomendasi berupa saran dan masukan kepada Gubernur dalam rangkap perilindungan anak.

“Jadi kalau ada OPD atau dinas-dinas yang tidak melaksanakan, bahkan tidak ada programnya tentang perlindungan anak, maka kita berikan masukan ke Gubernur sesuai fungsi pengawasan yang dimiliki KPPAD Kepri saat ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Faizal juga berkeinginan bahwa KPPAD Kepri kedepan akan memberikan reword atau penghargaan kepada masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian terhadap lingkungan anak yang dinilai cukup baik selama ini.

“Dengan penghargaan tersebut, sehingga diharapkap dapat meningkatkan motifasi masyarakat lain untuk melakukan hal serupa, peduli terhadap lingkungan anak,” ungkapnya. Ia juga berharap adanya sinergitas dari semua komponen masyarakat, terutama pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial,.

“Kita berharap juga, agar anggaran tersebut tidak hanya terpaku pada satu OPD saja, tapi setiap OPD juga mempunyai program yang responsif terhadap anak,” ucapnya. Ia juga mencotohkan seperti Dinas Pendidikan agar dapat memiliki program ramah terhadap anak yang kurang mampu dalam dunia pendidikan.

Dinas Sosial yang bisa memiliki program anak-anak terlantar atau kurang mampu. Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan pengobatan, imunisasi gratis, penyuluhan hidup sehat dan ramah anak disetiap rumah sakit atau Puskesmas yang maksimal.

“Dinas Perhubungan seperti ruangan tunggu di bandara atau pelabuhan bagi anak terutama bagi ibu-ibu yang menyusuai anaknya termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang bisa membuat fasilitas bermain untuk anak di pusat kota hingga ketingkat RT,” harapnya.

Disamping itu, ia juga minta peranan dunia usaha di Kepri, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dalam membantu pemerintah mendirikan fasilitas tempat bermain bagi anak yang layak dan bermanfaat.

“Termasuk Dinas Pertambangan, terhadap galian bekas tambang yang dapat membentuk kolam-kolam genangan air dan dapat mengakibatkan anak meninggal dunia, akibat tercebur masuk kolam bekas kalian tambang tersebut. Hal ini sudah sering terjadi,” pungkasnya (nel)

Sumber

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply