Ketua KPPAD Kepri Jadi Saksi Penelantaran Anak: Sempat Dimediasi Tapi Ini yang Terjadi

Ketua KPPAD Kepri Muhammad Fasial memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara penelantaran anak dengan terdakwa Billy Lauren Lioe.

Ketua KPPAD Kepri Muhammad Fasial memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara penelantaran anak dengan terdakwa Billy Lauren Lioe.

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM – Muhammad Faisal, Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri dihadirkan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara penenalataran anak dengan terdakwa Billy Lauren Lioe.

Dalam persidangan, Muhammad Faisal mengungkapkan bahwa KPPAD awalnya mendapatkan pengaduan dari terdakwa kalau yang bersangkutan tidak diberi akses untuk menemui anaknya oleh saksi El yang merupakan istrinya.

Namun setelah menemui penyidik kepolisian dan Kasat Reskrim Polresta Barelang, baru diketahui, terdakwa mempermasalahkan asal-usul anak sejak saksi hamil.

“Kita sampaikan kepada teman di kepolisian, kalau ragu dengan status anak, ya, seharusnya lakukan tes DNA. Ini malah membuat pengaduan ke KPPAD bahwa tidak diberi akses menemui anak,” katanya di persidangan PN Batam, Selasa (7/2/2017.

Menurutnya, saat menerima laporan dari terdakwa karena tidak diberi akses menemui anak, KPPAD langsung menindaklanjuti.

“Kita langsung tindaklanjuti dan berupaya melakukan mediasi kedua belah pihak. Namun, mediasi itu tidak berjalan,” katanya.

Dia mengatakan, terdakwa mengadu ke KPPAD Kepri setelah saksi membuat laporan ke Polresta Barelang.

“Kita upayakan untuk bertemu dengan anaknya dan kita dampingi terdakwa. Kita juga sudah memberikan pemahaman kedua belah pihak,” ujarnya.

KPPAD berupaya melakukan mediasi, namun kedua belah pihak belum menyampaikan kesepakatan.

Sebelumnya, saksi El memberikan kronologis kasus yang dialami bersama anaknya yang ditelantarkan terdakwa.

Kronologis itu dikirim melalui email oleh saksi setelah KPPAD meminta.

“Dalam email yang dikirimkan saksi dan kronologis yang diceritakan, bahwa Sejak Oktober 2015, terdakwa tidak lagi memberikan nafkah atau biaya hidup saksi dan anaknya,” katanya.

Menurutnya, dalam draf mediasi yang dibuat salah satu poin tertulis untuk melakukan tes DNA sesuai dengan permohonan terdakwa.

Namun, terdakwa tidak komitmen dan tidak datang kembali untuk melakukan tes DNA.

“Selain itu, hasil kesepakatan dengan usulan Rp 3 juta nafkah anak atas usulan El dan dipertimbangkan terdakwa, belum juga dijawab atau ditanggapi terdakwa sendiri. Sampai saat ini belum ada kepastian dari terdakwa. Sehingga draf yang kita buat ini belum ada satu kesepakatan,” ujarnya.

Dalam sidang sebelumnya, terdakwa terungkap berselingkuh melalui media sosial Facebook.

Dia pun dilaporkan oleh istrinya El dengan tuduhan menelantarkan anak. Hal ini terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Dalam sidang itu, El menceritakan bahwa terdakwa tidak memperhatikan lagi keluarganya, setelah ketahuan selingkuh. Bahkan saat istrinya mulai hamil sampai melahirkan anak pertama pasangan suami istri itu.

“Sejak ketahuan selingkuh dia tidak lagi tidur sekamar dengan saya, meski satu rumah,” kata El mengawali cerita di hadapan Majelis Hakim.

Menurutnya, terdakwa sudah tidak ada niat lagi memberi kasih sayang kepada anak kandungnya.

Bahkan untuk tanggung jawab, meski memberikan uang untuk keperluan anak tidak cukup.

“Saya hamil sekitar April 2014. Bulan Oktober 2014 terdakwa sudah tidak perhatian lagi dengan keluarga, baik saya maupun anak yang dalam kandungan,” ujarnya.

“Anak saya lahir 20 Desember 2014, kemudian terdakwa tidak pulang ke rumah lagi mulai November – Desember 2014. Baru Februari 2015 pulang,” katanya.

Dalam sidang itu El juga menceritakan, awalnya hubungan mereka baik-baik saja.

Namun setelah itu suaminya pamit ke Jepang karena ada pekerjaan, barulah ketahuan dari Facebook, terdakwa selingkuh dari postingan foto mesra dengan wanita idaman lain (WIL).

Sementara terdakwa hanya memberikan uang belanja untuk beli susu anak, mulai Rp 2 juta sampai Rp 3 juta.

“Dia suka-suka aja beri nafkah kepada anaknya. Maret 2015 terdakwa memberikan seseorang untuk mengasuh anak saya selama satu bulan. Kemudian pada 30 April 2015 terdakwa ambil koper dan meninggalkan rumah. Saya tanya, malah dijawab bukan urusan anda,” katanya.

Tidak sampai disitu saja, El bersama anaknya yang masih kecil itu diusir terdakwa dan harus keluar dari rumah pada Oktober 2015.

“Saya laporkan kasus penelantarab anak ini karena terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan anaknya. Bahkan dia lapor KPPAD Kepri, mengatakan saya melarang terdakwa temui anak. Itu semua membalikkan fakta seolah-olah saya yang bersalah,” kata El.

Di hadapan komisioner KPPAD, Eri Syahrial, terdakwa sempat mengutarakan untuk melakukan tes DNA atas anak yang dilahirkan El.

Bahkan beberapa kesepakatan ditulis oleh KPPAD hingga proses penyelesaian sampai ke pengadilan.

“Terdakwa ajak tes DNA, malah dia sendiri tidak koperatif menindak lanjuti kesepakatannya denga KPPAD Kepri sampai saat ini. Dalam kesepakatan itu, terdakwa tidak percaya kalau itu anaknya. Saya sendiri sudah siap kapan saja untuk lakukan tes DNA,” kata El menjawab pertanyaan Majelis Hakim.

Laporan Tribun Batam, Zabur Anjasfianto

Sumber : http://batam.tribunnews.com/2017/02/07/ketua-kppad-kepri-jadi-saksi-penelantaran-anak-sempat-dimediasi-tapi-ini-yang-terjadi?page=all

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply